Waka MA Hargai Sumbangsih Perguruan Tinggi

Yogyakarta | badilag.net

Dalam pidato kuncinya, Waka MA, Yang Mulia Dr. H. Ahmad Kamil, SH, M.Hum memberikan apresiasi kepada Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta, Dr.H.Dadan Muttaqien, S.H., M.Hum, atas terselenggaranya seminar nasional yang bertajuk “Mediasi dan Bantuan Hukum di Peradilan Agama”, di Ruang Prof. Muzakir, Sabtu (21/1).

“Inisiatif FIAI UII patut diberi apresiasi. Seminar ini merupakan wujud peduli perguruan tinggi terhadap program-program prioritas Mahkamah Agung,” ungkapnya.

Ahmad Kamil mengharapkan agar seminar nasional tersebut dapat melahirkan rekomendasi-rekomendasi penting untuk memajukan pelaksanaan mediasi dan bantuan hukum. 

Seminar nasional yang dibuka langsung oleh Rektor UII Yogyakarta, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec dihadiri oleh sejumlah hakim PA di Jawa, pengacara, akademisi, KPA dan sejumlah KPTA.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, ternyata masyarakat malah menghadapi kesulitan berarti memperoleh SKTM tersebut. Berbeda dengan UU tersebut, Sema No. 10/2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, tidak mensyaratkan SKTM secara mutlak. Masyarakat dapat saja membuat pernyataan bahwa mereka tidak mampu membayar pengacara apabila mereka tidak dapat menunjukkan SKTM.

“Syarat SKTM pada UU tersebut Ini akan berimplikasi menurunnya layanan Posbakum pada tahun 2013,” jelas Wahyu Widiana.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tidak memiliki kantor di setiap kabupaten. Ini tentunya akan menyulitkan masyarakat.

“Karenanya, memang benar ungkapan Waka MA bahwa perguruan tinggi dapat berperan memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar Posbakum ini dapat berjalan baik. Kita butuh sumbangsih multi-stakeholders,” tegasnya.

Indikator Keberhasil Mediasi

Edi Riyadi menjelaskan bahwa bila suatu perkara perceraian sampai kasasi, maka para pihak akan mendapatkan putusannya setelah 35 bulan sejak ia mengajukannya ke PA. Ini sangat lama sekali.

“Karenanya mediasi memiliki peran penting dalam mempercepat proses penyelesaian perkara,” ungkap Edi Riyadi dalam presentasinya.

Selain itu, ia juga menyebutkan fungsi mediasi dalam memperkecil tunggakan perkara, memberikan keadilan realistik, dan meringankan biaya perkara.