Komisioner KY Bidang Rekrutmen Hakim Taufiqurrahman Syahuri menyadari hal itu. Pihaknya, mengaku telah meminta DPR agar formulasi 3:1 disesuaikan dengan bunyi Pasal 24A UUD 1945 yang menganut model persetujuan terkait seleksi calon hakim agung. Namun, nampaknya DPR tetap memilih model persetujuan lewat mekanisme pemilihan satu dari tiga yang diajukan KY.   

“Bahkan saat KY diundang sebagai narasumber dalam rapat Panja DPR dengan Pemerintah, malah muncul usulan 5:1. Akhirnya DPR dan pemerintah sepakat memutuskan memilih 3:1 dalam RUU KY,” kata Syahuri beberapa waktu lalu di Gedung KY. “Kita sudah sampaikan pendapat kita, jadi kita ikut saja karena itu kewenangan mereka untuk membuat undang-undang.”

Ketua Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI) mengusulkan agar kewenangan DPR dipertegas hanya memberi persetujuan, bukan memilih calon hakim agung yang diusulkan KY. Menurutnya, dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 disebut persetujuan DPR, sehingga seharusnya KY tidak terikat dengan formula 3:1 dalam menyeleksi calon hakim agung.

“Jadi bukan pilih 1 dari 3 calon yang diajukan, tetapi idealnya 1:1,” saran Hasril saat dihubungi hukumonline, Sabtu (9/4).     

Menurutnya, semakin sedikit calon hakim agung yang diajukan KY ke DPR akan sangat menghemat waktu dan biaya, sehingga efektivitas dalam seleksi di KY dapat tercapai. Hal ini juga untuk mengatasi persoalan minimnya calon hakim agung yang mendaftar.

Sementara itu, Tjatur mengaku topik ini memang menjadi pembahasan pokok dalam Panja RUU KY. Tjatur menyadari bahwa KY merasa keberatan jika formulasi 3:1 tetap dipertahankan. “KY mengusulkan 2:1 karena agar kerja KY lebih fokus, bermakna, dan diharapkan bisa meminimalisir intervensi politik,” kata Tjatur.

Meski pemerintah dan DPR sebelumnya lebih cenderung memilih 3:1. Namun, pihaknya telah mempertimbangkan secara mendalam soal usulan 2:1 yang tidak tertutup kemungkinan bisa disetujui pemerintah dan DPR.

“Kalau usulan 1:1 tidak ada yang mengusulkan, toh buktinya juga belum pernah ada pihak mengajukan judicial review aturan itu. Nanti kita akan membicarakan lagi setelah reses, kita tunggu saja,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR itu.