JAKARTA - HUMAS, "Saya berharap Pers dapat menjadi partner lembaga peradilan dalam melakukan reformasi demi mewujudkan badan peradilan yang agung". Harapan ini diungkapkan Ketua MA, DR.Harifin A Tumpa, SH., MH dalam konferensi pers akhir tahun yang diadakan di Ruang Wiryono, MA, pada Jumat, 30 Desember 2011 pukul 10.00 WIB. Didampingi oleh Ketua Muda Pengawasan, HM Hatta Ali dan Ketua Muda Pembinaan, Widayatno Sastrohardjono, Ketua MA memaparkan laporan capaian MA selama tahun 2011.

Mengacu pada cetak biru 2010 – 2035, Mahkamah Agung tetap konsisten mewujudkan visi dan misinya untuk menuju badan peradilan yang agung. Selama tahun 2011, berbagai capaian berhasil diwujudkan oleh Mahkamah Agung khususnya dalam hal keterbukaan informasi public. Menurut hasil survey yang dilakukan Komisi Informasi Pusat yang direlease di Bulan September 2011, Mahkamah Agung menempati urutan ke- 6 dari 10 badan public terbaik yang menimplementasikan keterbukaan informasi public melalui situs website. Pemberian penghargaan ini berdasarkan informasi tentang regulasi keuangan, kinerja, dan profil kementerian dalam website. Adapun penilaian didapat dari pemantauan yang dilakukan Komisi Informasi Pusat terhadap 82 badan public negara selama jangka waktu 2010 – 2011.

Hal ini merupakan keberhasilan MA dalam menerapkan system teknologi informasi dan sebagai wujud kesiapan MA dalam menyongsong era E-Government. Implementasi Teknologi Informasi di MA memasuki era baru dimana teknologi tak hanya sekedar penunjang dalam melaksanakan tugas namun telah menjadi bagian tak terpisahkan dari penyelesaian perkara yang merupakan core business MA . Sepanjang tahun 2011 MA telah membangun 512 website dari total jumlah pengadilan 740 pengadilan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tujuan Survei Integritas 2011 ini dilakukan adalah :

1.Mengetahui nilai integritas, indikator dan sub-indikator integritas dalam layanan public

3.Memberi bahan masukan bagi instansi pelayanan publik untuk mempersiapkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah/layanan yang rentan terjadinya korupsi

Sementara untuk Laporan Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan penilaian berupa Wajar Dengan Pengecualian. Hal ni merupakan sebuah kemajuan/ capaian dimana di tahun sebelumnya laporan keuangan MA mendapatkan penilaian disclaimer.