Reputasi Peradilan Agama Harus Dijaga Betul

Disaksikan Dirjen Badilag dan Wakil Ketua PTA Bandung, Wali Kota Tasikmalaya membuka selubung papan nama sebagai tanda mulai beroperasinya PA Kota Tasikmalaya.

Tasikmalaya l Badilag.net

Akhirnya Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, memiliki Pengadilan Agama sendiri setelah sebelumnya menginduk kepada PA Kelas IA Kabupaten Tasikmalaya.

“Dengan mengucapkan bismillah, pelaksanaan operasional PA Kota Tasikmalaya dengan ini saya resmikan,” ucap Dirjen Badilag Wahyu Widiana, di Aula Pemkot Tasikmalaya, Selasa (22/11/2011), di hadapan Wali Kota, Ketua DPRD, para pimpinan PA sewilayah PTA Bandung, serta para undangan.

Bagi Dirjen Badilag, Tasikmalaya merupakan kampung halaman. Di daerah inilah pejabat eselon I ini lahir dan dibesarkan. “Saya senang sekali bisa pulang kampung,” tuturnya.

Mengingat begitu istimewanya daerah ini, ketika memberikan pembinaan singkat di gedung sementara PA Kota Tasikmalaya, Dirjen Badilag memberikan ‘tausiyah’ khusus.

Dirjen mengingatkan, saat ini ada pihak-pihak tertentu yang tidak suka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di peradilan agama.

Dirjen Badilag menandatangani prasasti.

“Saya menyadari, dengan mengembangkan manajemen komunikasi-interaksi, tata ruang yang steril, itu pasti ada yang merasa dirugikan, tergeser. Nah, mereka yang dirugikan ini mencari kesalahan-kesalahan kita,” ujarnya.

Dirjen mengatakan, ada pihak tertentu yang suka mengirim surat aduan kepada badan pengawasan, pimpinan MA, bahkan Komisi Yudisial. Isi surat itu pada pokoknya mengadukan kondisi PA, tetapi ketika ditelusuri ternyata isi surat itu tidak benar. “Apresiasi orang terhadap kita bagus sekali, tetapi kok ada surat-surat seperti ini,” keluhnya.

Dirjen pun memberikan contoh konkrit. “Misalnya, kita dekat dengan pengacara. Itu bisa dijadikan senjata untuk menyerang kita,” ujarnya.

Dirjen juga berharap agar PA Kota Tasikmalaya ikut mengembangkan program-program prioritas yang dicanangkan Badilag. “Mohon itu dikembangkan dan dipraktikkan. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, tolong konsultasikan dengan PTA atau badilag. Kita sangat terbuka.”

Lebih dari itu, Dirjen berpesan agar para pejabat yang baru dimutasi di PA ini dapat memberikan suasana baru. “Nama baik peradilan agama harus betul-betul kita jaga,” Dirjen menegaskan.

Pakai Bangunan Kemenag

PA Kota Tasikmalaya merupakan satu di antara 16 PA/MSy yang belum lama ini diresmikan operasionalnya oleh Ketua MA Harifin A Tumpa di Labuan Bajo. Khusus di Jawa Barat, sehari sebelumnya, PA Kota Banjar juga diresmikan pelaksanaan operasionalnya. Dengan demikian, di wilayah PTA Bandung kini terdapat 24 PA.

Pelantikan dan pengambilan sumpah Ketua PA Kota Tasikmalaya.

Kota Tasikmalaya terdiri dari 10 Kecamatan yang meliputi 69 kelurahan. Jumlah penduduknya lebih dari 650.000 jiwa.

Berdasarkan data mutakhir, rata-rata perkara yang diterima PA Kelas IA Tasikmalaya adalah 450 perkara per bulan. Sekitar 40 persennya berasal dari Kota Tasikmalaya.

Untuk sementara, PA Kota Tasikmalaya menempati sebuah bangunan milik Kementerian Agama. Wali Kota Tasikmalaya Drs. H. Syarif Hidayat, MSi, membuka selubung papan dan Ny Nina Wahyu Widiana menggunting pita sebagai tanda diresmikannya bangunan tersebut sebagai gedung PA Kota Tasikmalaya.

Orang pertama yang didaulat menjadi Ketua PA Kota Tasikmalaya adalah Drs. H. Uu Abdul Haris, MH. Mantan Wakil Ketua PA Depok ini dilantik dan diambil sumpahnya oleh Wakil Ketua PTA Bandung Drs. H. Hasan Bisri, SH, M.Hum.

Wali Kota Tasikmalaya Drs. H. Syarif Hidayat, MSi, mengucapkan selamat atas peresmian dan pelantikan Ketua PA Tasikmalaya.

“Kami berharap agar peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah benar-benar dapat dirasakan masyarakat Kota Tasikmalaya,” ujarnya.

Bangunan milik Kemenag yang dijadikan gedung sementara PA Kota Tasikmalaya.

Sementara itu, Wakil Ketua PTA Bandung Drs. H. Hasan Bisri, SH, M.Hum berharap agar seluruh unsur dapat memberikan kontribusinya untuk ikut membangun PA yang baru lahir ini.

Menurutnya, kepastian hukum tanpa disertai penegak hukum yang baik dan sarana-prasarana yang baik hanya akan membuat peradilan berjalan pincang.

“Fasilitas, sarana dan prasarana, menentukan kepuasan pelayanan kepada masyakarat. Mohon Bapak Dirjen dan Walikota memikirkan gedung masa depan dan kendaraan,” ungkapnya.