Kepada Badilag.net, Dirjen Wahyu Widiana menyatakan rasa puasnya setelah melakukan peninjauan secara detail di kedua gedung baru PA tersebut. “Tata ruang dua gedung PA ini sama dan ini merupakan sistem tata ruang terakhir dalam perkembangannya,” kata Dirjen.

Lebih lanjut Dirjen menjelaskan, di kedua gedung PA ini, tata ruangnya sudah mendukung sepenuhnya sistem pelayanan satu tempat, atau sering disebut dengan “One Stop Service”. Di dua gedung PA ini, juga sudah diatur pintu masuk aparat berbeda dengan pintu masuk para pencari keadilan.

Pihak yang berperkara masuk ke ruang pelayanan dan ruang sidang melalui pintu samping dan belakang. Sementara para hakim dan aparat lainnya masuk melalui pintu depan. Bagian depan gedung di lantai 1 dan seluruh ruangan di lanta 2 steril dari para pencari keadilan. Bagian gedung itu hanya boleh diakses oleh aparat. Semua fasilitas untuk para pencari keadilan disediakan di ruang pelayanan lantai 1.

Informasi lain tentang Tata Ruang Pengadilan dan Filsafatnya, silakan KLIK di sini.

“Tata ruang seperti ini dimaksudkan untuk membatasi komunikasi dan interaksi antara aparat pengadilan dan pencari keadilan”, jelas Dirjen.

“Komunikasi dan interaksi yang tidak proporsional antara pencari keadilan dan aparat harus dihindari. Ini untuk menjaga jangan sampai ada “deal-deal” yang tidak kita harapkan”, tambahnya.

Sebetulnya, lanjut Dirjen, komunikasi dan interaksi yang tidak proporsional itu dilarang di mana saja dan kapan saja, tidak hanya di dalam gedung pengadilan dan tidak hanya dalam jam-jam kerja saja.

“Oleh karena itu, hakim dan aparat lainnya tidak dibenarkan memberikan alamat rumah, nomor tilpon atau e-mail pribadi, kepada para pihak pencari keadilan”, tegas Dirjen.”Cukup alamat, nomor tilpon dan e-mail kantor saja”, tambahnya lagi.

Kepada seluruh jajaran peradilan agama, Dirjen mengharapkan agar ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Kode Etik/Pedoman Perilaku Hakim serta Kode Etik PNS haruslah dijadikan pegangan dan dilaksanakan.

Tata ruang pengadilan, sebaik apapun, tidak menjamin berjalannya proses peradilan yang baik dan bersih, tanpa adanya komitmen aparat dalam melaksanakan disiplin dan ketentuan yang berlaku.