Bandung | badilag.net (31/10)

Salah satu yang menjadi dasar pemikiran dan sangat membantu dalam penetapan sarana kerja pengadilan adalah tuntutan masyarakat yang lebih maju dan modern dalam berbagai bidang, sehingga perlu diimbangi dengan sarana kerja peradilan yang modern. Modernisasi peradilan itu sendiri telah menjadi tema utama pada rakernas MA RI dua tahun silam di Jakarta dan dicanangkan sebagai program pengembangan MA RI.

Hal tersebut disampaikan Tuada Uldilag MARI, Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH., M.H., saat memberikan arahannya dalam kegiatan Penyempurnaan Rumusan Standarisasi Sarana Kerja Peradilan Agama di Bandung, (29/10).

Memang, kondisi tersebut beberapa langkah lebih maju dibanding dengan kondisi sarana kerja peradilan di Indonesia. Namun upaya-upaya menuju kearah tersebut, tengah menjadi perhatian Mahkamah Agung khususnya lingkungan peradilan agama.
  
Diakui, hingga saat ini sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Badan Urusan Administrasi MA RI, Subagio, SH., M.M.,  standarisasi sarana kerja peradilan belum ada yang menangani, sehingga tidaklah aneh apabila begitu banyak ditemukan sarana kerja maupun sarana persidangan dengan bentuk, ukuran maupun material yang berbeda-beda.

Untuk itu, KaBUA menyambut baik upaya-upaya yang dilakukan oleh Ditjen Badilag dalam rangka perumusan dan penyempurnaan yang terkait dengan sarana prasarana peradilan. Kebutuhan akan standar sarana kerja terutama untuk BUA, tambah Subagio, karena akan menyangkut masalah pembiayaan. “Istilahnya gayung bersambut, secara fisik (gedung.red) kami telah berupaya untuk mempercepat, dan dari Ditjen Badilag sudah menyambut isinya, materinya termasuk substansinya” papar Subagio.
KaBUA juga mengharapkan, disamping sarana fisik, akan lebih baik apabila ada penyeragaman atau standar dalam tata tertib persidangan, misalnya kata-kata yang harus diucapkan seorang hakim pada saat memimpin sidang.

Sekretaris MA RI, H.M. Rum Nessa menambahkan yang paling pokok dari hasil rumusan tersebut adalah bagaimana memanfaatkan dan merealisasikannya. Hal lain yang menjadi perhatiannya yaitu pentingnya management asset, pengelolaan terhadap aset yang telah dimiliki oleh masing-masing pengadilan. “Sebagaimana bagusnya aset yang kita bicarakan malam ini, kalau administrasinya, pencatatannya, pelaksana atau SDM-nya tidak bagus, tidak ada manfaatnya” tegasnya.
 
Menanggapi hasil rumusan tim perumus yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera Sekretaris, Panmud dari PTA Banten, PTA Jakarta dan PTA Bandung, serta Eselon II, III, dan IV Ditjen Badilag,  Dirjen Badilag, Wahyu Widiana sangat berharap supaya hasil rumusan tersebut segera ditinjaklanjuti. Hasil rumusan diperhalus, disempurnakan dan dikonsulasikan kepada Tuada Uldilag, Sekretaris, maupun Ketua Badan Urusan Administrasi, sehingga diharapkan dapat mempercepat keluarnya payung hukum yang mengatur hal tersebut.

Pengamanan Persidangan

Pengamanan persidangan mendapat perhatian penting. Pengalaman di Pengadilan Agama Sidoarjo beberapa tahun lalu menjadi guru bagi lingkungan peradilan agama. Dahulu tidak pernah terpetik kejadian seperti itu terjadi dalam persidangan di pengadilan agama, tetapi nyatanya terjadi juga. Entah itu keteledoran manusia, sarana prasarana yang kurang menunjang sisi keamanan, atau hal-hal lain. Yang penting, kejadian seperti itu tidak akan terulang lagi di persidangan Pengadilan Agama.