Jakarta l mahkamahagung.go.id

Demikian diungkapkan oleh Rum Nessa pada wawancara seusai acara penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2010 terhadap 6 Lembaga Negara, 11 Kementerian dan 15 Lembaga Non Kementerian yang diselenggarakan oleh BPK (24/6/2011) pukul 09.00 WIB bertempat di Auditorium BPK.

Rum Nessa menyatakan; bahwa System Pengendalian Intern Mahkamah Agung sudah bagus sehingga MA dapat meraih WDP Tahun ini yang sebelumnya terus menerus “disclaimer”, hal ini salah satunya karena MA menangani kurang lebih 800 Satker di seluruh Indonesia. Kurang disiplinnya satker untuk melakukan pendataan terhadap barang milik Negara merupakan penyebab daripada WDP, atau factor kesulitan pencarian data ke daerah, misalnya ada selisih data antara MA dengan satker di daerah, ujarnya.

Masih menurut Rum Nessa, Mahkamah Agung akan mendukung seratus persen program E-Audit yang akan dikembangkan oleh BPK, sehingga E-Audit tersebut dapat mempermudah pengawasan penggunaan Keuangan serta yang paling penting adalah bersifat preventif dalam hal penyelewengan penggunaan Keuangan Negara.

Rum Nessa menegaskan, bahwa para Eselon I dilingkungan Mahkamah Agung, harus memcau diri dan melakukan evaluasi terhadap hasil WDP ini, dan kita berusaha meraih opini WTP untuk Tahun 2011.

Penyerahan LHP yang dilakukan oleh Ketua BPK kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga yang dihadiri para pejabat dilingkungan BPK dan para pejabat dilingkungan kementerian Negara/lembaga Negara merupakan bagian dari LHP Laporan Keuangan Pemerintah pusat Tahun 2010, yang telah diserahkan ke DPR tanggal 31 Mei 2011 dan kepada Presiden tanggal 1 Juni 2011 serta kepada DPD tanggal 14 Juni 2011.

LHP atas 32 Laporan Keuangan Tahun 2010 Kementerian Negara/Lembaga tersebut terdiri dari LHP yang memuat opini atas kewajaran laporan keuangan, LHP atas System Pengendalian Intern (SPI) dan LHP atas Kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Opini BPK atas 32 Laporan Keuangan tersebut meliputi 22 Wajar Tanpa Pengecualian dan 10 Wajar Dengan Pengecualian.(jup)