Pengadilan Agama Pangkalpinang - Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah

Drs.H.Abu Bakar, SH.
Ketua PA Pangkalpinang

Jam Sistem

Tanggal Hijriah

Menu Utama

Beranda

Selamat Datang

Gambaran Umum Kep. Bangka Belitung

Sejarah Pengadilan Agama Pangkalpinang

Transparansi Perkara PA Pangkalpinang

Transparansi Anggaran & Keuangan

Standard Operation Procedure

Link Peradilan

Jumlah Pengunjung

	Hari ini	148
	Kemarin	132
	Minggu ini	622
	Bulan ini	3617
	Total	53105

Visitors Counter 1.0.2

Pengunjung Online

Portal Berita

Jennifer Aniston Buat Rencana Liburan 30 Jul 2010 | 10:33 pm
Jamwas: Keppres Jadi Patokan 30 Jul 2010 | 10:33 pm
Microsoft bertekad Saingi iPad 30 Jul 2010 | 10:33 pm
Setelah Dibedah, SMS Gateway Langsung Diperbaiki 30 Jul 2010 | 4:26 pm
World Bank Jajaki Kerjasama dengan Badilag Tangani Justice for All 28 Jul 2010 | 8:44 pm
Dirjen Badilag Pada Seminar Ketahanan Keluarga 28 Jul 2010 | 2:06 pm
pelatihan hakim syariah ke Arab Saudi (01/12) 1 Dec 2008 | 4:41 pm
Thema Kegiatan Badilag 2009 25 Nov 2008 | 10:39 pm
Rakerda Peradilan Agama se Sumatera Barat | (21/11) 21 Nov 2008 | 3:07 pm
TNI Amankan Penjual Cabe dan Lengkuas dari Timor Leste 6 Mar 2008 | 11:50 am
Alonso Bukan Ancaman Buat Ferrari 6 Mar 2008 | 11:49 am
Pangeran Andrew Tertarik Blok Natuna 6 Mar 2008 | 11:42 am

Sindikasi

Anda disini: Beranda

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah

Written by DPhe'z
Selasa, 08 April 2008
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH SEBUAH KEWENANGAN BARU PERADILAN AGAMA Oleh PROF.DR. H. ABDUL MANAN, SH., S.IP., M.Hum. (Hakim Agung Mahkamah Agung RI) I. PENDAHULUAN Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama antara lain dalam bidang ekonomi syari’ah. Disamping itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga telah memberikan nuansa baru pada lembaga Peradilan Agama, sebab pengaturan wakaf dengan undang-undang ini tidak hanya menyangkut tanah milik, tetapi juga mengatur tentang wakaf produktif yang juga menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama untuk menyelesaikan berbagai sengketa dalam pelaksanaannya. ARTIKEL SELENGKAPNYA, DALAM VERSI PDF, KLIK DI SINI ATAU KLIK JUDUL DI ATAS (badilag.net)
Last Updated ( Senin, 03 Agustus 2009 )

< Prev		Next >

[ Back ]

Padli Ramli, SH.
Panitera/Sekretaris PA Pangkalpinang

Kata Kata Mutiara

” Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa”.(QS. Al-Ma`idah : 8).