Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama

Kini, PA Sudah Berubah

Tarakan, Badilag.net (21/05/2009)

Ketika UU No 3/2006, yang memberi kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syari’ah, diundangkan 3 tahun lalu, banyak para pakar dan pelaku ekonomi tingkat nasional yang heran dan mempertanyakan. Mengapa harus ditangani oleh PA? Apa PA mampu menangani sengketa ekonomi syari’ah itu?

Lebih jauh Andi menjelaskan tentang berbagai pandangan para pakar dan pelaku ekonomi terhadap PA.  Mereka masih ada yang menganggap PA sebagai tempatnya para penghulu (KUA, red), hakim-hakimnya hanya bisa memutus kasus-kasus perceraian saja dan hanya berfungsi sebagai pembaca do’a. Mana mungkin PA bisa menangani sengketa ekonomi syari’ah yang meliputi sengketa-sengketa perbankan, keuangan dan jenis-jenis bisnis lainnya.

Personilnyapun dicukupkan dari tokoh-tokoh agama yang saat itu tidak diharuskan (atau bahkan dihalang-halangi) keluaran dari  lembaga pendidikan formal. Gaji dan kesejahteraannyapun tidak pernah difikirkan.

Setelah kemerdekaan, mulailah PA diperhatikan. Setahap-demi setahap, PA mulai memperoleh kemajuan. Dan, perkembangan terakhir, PA betul-betul merupakan sebuah lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang dipayungi UU, bahkan UUD, sama dengan lingkungan peradilan lainnya, yaitu peradilan umum, militer dan TUN.

Kewenangannyapun kini jauh lebih luas daripada kewenangan ketika zaman kolonial. Sengketa ekonomi syari’ah seperti bank syari’ah, asuransi syariah, dan bisnis-bisnis serta lembaga keuangan syari’ah lainnya, kini penanganannnya menjadi kewenangan PA.

“Oleh karena itu, penyiapan SDMnya, baik hakim maupun aparat lainnya, sejak 2006, terus dilakukan sebaik-baiknya”, kata Andi. Sejak rekrutmen sampai pembinaannya diperhatikan terus oleh Mahkamah Agung.

Hakim di mata hukum dan ulama di mata umat.

Dirjen Badilag, Wahyu Widiana, yang didaulat untuk menutup acara penyuluhan hukum yang diselenggarakan Pemkot, kemarin siang (20/5) di Tarakan, menyatakan hal-hal yang sejalan dengan apa yang dikatakan Andi Syamsu Alam. Wahyupun setuju, PA kini sudah banyak mengalami perubahan, baik gedung, sarana prasarana, kedudukan maupun kewenangannya. Kualitas SDM dan kesejahteraannyapun kini sudah jauh lebih membaik.

Namun Wahyu mengingatkan agar integritas dan sifat keulamaan dari para hakim PA perlu terus dipertahankan. “Tetaplah ingat adagium yang berbunyi ‘Hakim di mata hukum dan ulama di mata umat’”, ujar Wahyu dalam acara dialog dengan para Ketua, Wakil Ketua dan Pansek PA se Provinsi Kalimantan Timur di Tarakan itu.

Hakim-hakim PA dulu yang terdiri dari para  ulama mempunyai sifat yang ikhlas, tawadhu, tegas dan cinta ilmu. “Sifat-sifat itu perlu terus dipelihara oleh para hakim PA, apalagi setelah kewenangan dan kedudukannya kini lebih tinggi dari para hakim PA dulu”, tegas Wahyu.

Kerjasama dengan Pemda Kota Tarakan.

Pemerintah Kota bekerjasama dengan pihak peradilan agama menyelenggarakan Lokakarya yang bertemakan “Dengan Sistem Syari’ah, Kita Tingkatkan Ketahanan Perekonomian Masyarakat Indonesia”. Lokakarya sehari yang dihadiri oleh para pelaku ekonomi syari’ah dan masyarakat luas ini menampilkan pembicara dari MA-RI, Tuada dan Ketua Pokja Perdata Agama, Hj. Siti Nurbani, Pemimpin Unit Usaha Syari’ah Bankaltim Samarinda serta M.Nur Utomo, SE, pakar Ekonomi Syari’ah Tarakan.

Walikota Tarakan, H.Udin Hianggio yang hadir dan memberikan sambutan pada acara pembukaan lokakarya, sangat menaruh perhatian pada pelaksanaan ekonomi umat di daerahnya. Walikota mengharapkan agar lokakarya-lokakarya sejenis dapat ditingkatkan lagi di masa mendatang, sehingga masyarakat luas dapat faham dan mengambil manfaat besar dari sistem ekonomi syari’ah yang dikenal keberhasilannya di dunia ini.

Walikota yang mantan Ketua DPRD dua periode ini juga sangat memperhatikan pelaksanaan supremasi hukum di wilayahnya. Kerjasama dengan peradilan agama, Pemkot ini juga menyelenggarakan penyuluhan hukum bagi tokoh-tokoh masyarakat dengan tema “Membangun Komitmen Bersama Dalam Mewujudkan Masyarakat Sadar Hukum di Bumi Paguntaka”.