Pengadilan Agama Pangkalpinang - Kuasa Para Pihak Di Pengadilan

Drs.H.Mohd.Abduh,HMN,SH.
Ketua PA Pangkalpinang

Jam Sistem

Tanggal Hijriah

Menu Utama

Beranda

Selamat Datang

Gambaran Umum Kep. Bangka Belitung

Sejarah Pengadilan Agama Pangkalpinang

Transparansi Perkara PA Pangkalpinang

Transparansi Anggaran & Keuangan

Standard Operation Procedure

Link Peradilan

Jumlah Pengunjung

	Hari ini	73
	Kemarin	100
	Minggu ini	575
	Bulan ini	355
	Total	57034

Visitors Counter 1.0.2

Pengunjung Online

Portal Berita

Google Siap Luncurkan Layanan Musik Digital 4 Sep 2010 | 2:54 pm
Arus Mudik di Jalur Selatan Mulai Ramai 4 Sep 2010 | 2:54 pm
Warga Palestina Peringati Al Quds 4 Sep 2010 | 2:54 pm
Rakor Pengembangan Laporan Pelaksanaan RB 1 Sep 2010 | 2:46 pm
Pelantikan Hakim Tinggi & KPA se- Wilayah PTA Babel 25 Aug 2010 | 8:41 pm
"Justice For All" Bukan Hanya Sidkel, Prodeo dan Posbakum 24 Aug 2010 | 5:35 pm
pelatihan hakim syariah ke Arab Saudi (01/12) 1 Dec 2008 | 4:41 pm
Thema Kegiatan Badilag 2009 25 Nov 2008 | 10:39 pm
Rakerda Peradilan Agama se Sumatera Barat | (21/11) 21 Nov 2008 | 3:07 pm
TNI Amankan Penjual Cabe dan Lengkuas dari Timor Leste 6 Mar 2008 | 11:50 am
Alonso Bukan Ancaman Buat Ferrari 6 Mar 2008 | 11:49 am
Pangeran Andrew Tertarik Blok Natuna 6 Mar 2008 | 11:42 am

Sindikasi

Anda disini: Beranda

Kuasa Para Pihak Di Pengadilan

Written by Administrator
Jumat, 12 September 2008
ARTIKEL HUKUM KUASA PARA PIHAK DI PENGADILAN Oleh : Drs. H. Marwan AM, MHI. Pangkalpinang \| pta-babel.net Drs. H. Marwan AM, MHI. Pada dasarnya Penggugat atau Pemohon boleh membuat gugatan atau permohonannya sendiri tanpa mewakilkan kepada orang lain. Orang-orang yang berkepentingan bisa secara langsung aktif bertindak sendiri sebagai pihak di muka berkepentingan sidang Pengadilan, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat. Penggugat yang langsung disebut pihak material, karena ia secara langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan, dan dia sekaligus sebagai pihak formil, karena dia sendirilah yang beracara di muka sidang Pengadilan. Akan tetapi dalam keadaan tertentu para pihak dapat mewakilkan kepada pihak lain untuk beracara di muka sidang Pengadilan, sesuai ketentuan Pasal 123 HIR atau Pasal 147 RBg. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak semua surat kuasa bisa dipergunakan untuk beracara di sidang pengadilan, seperti surat kuasa umum. Surat kuasa umum ini diatur dalam Pasal 1795 BW. Kuasa ini mengandung isi dan tujuan untuk melakukan tindakan-tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa, dengan tugas utama adalah mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan hartakekayaan tersebut. Jadi titik berat kuasa umum hanya meliputi perbuatan pengurusan yang lazim disebut "BEHERDER atau MANAGEMENT". Oleh sebab itu ditinjau dari segi hukum, surat kuasa umum tidak dapat dipergunakan untuk beracara di Pengadilan dalam mewakili pemberi kuasa. Bentuk-bentuk kuasa apa saja yang bisa dipakai untuk beracara di Pengadilan dalam mewakili pemberi kuasa, apa syarat-syarat surat kuasa yang sah, dan beberapa permasalahan surat kuasa dalam praktek di lapangan akan dibahas dalam tulisan ini. Makalah ini selengkapnya dapat diklik di sini
Last Updated ( Jumat, 12 September 2008 )

< Prev		Next >

[ Back ]

Padli Ramli, SH.
Panitera/Sekretaris PA Pangkalpinang

Kata Kata Mutiara

” Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa”.(QS. Al-Ma`idah : 8).