Jakarta-Humas. Maraknya peristiwa bencana alam, porak porandanya hutan akibat illegal logging dan beragam kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan manusia yang disengaja atupun tidak menjadi salah satu alasan acara Pertemuan Meja Bundar Para Ketua Mahkamah Agung se-Asia Tenggara untuk Lingkungan hari ini diselenggarakan(6/11).

Pagi ini Jakarta menjadi saksi para petinggi Hukum se- Asia mengadakan diskusi mengenai isu-isu lingkungan dan mencari solusi dari masalah-masalah yang dihadapi bersama, mengingat masalah lingkungan baik yang disengaja maupun tidak seperti banjir, gempa, illegal logging dan yang lainnya bukan hanya masalah nasional tetapi internasional. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI, Widayatno Sastro Hardjono selaku ketua panitia dalam sambutannya (6/12) di ruang Diponegoro, Hotel Mandarin mengatakan bahwa acara yang akan berlangsung dua hari kedepan ini akan diisi dengan beragam diskusi yang menarik dan berbagi pengalaman tentang masalah hukum lingkungan dari negara masing-masing.

Acara yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Indonesia bekerjasama dengan ADB (Asian Development Bank) dan UNEP (United Nation Environment Program) ini adalah prakarsa dari Mahkamah Agung Indonesia pada pertemuan Hakim-Hakim Lingkungan Hidup di Manila pada 2010 silam. Harifin A Tumpa mengatakan bahwa langkah ini berani diambil agar para hakim seasean bisa mengikuti pelatihan pendidikan bersama membahas isu-isu hukum lingkungan terkini “Semoga menjadi awal dari pelatihan bersama. Saya yakin persahabatan di kawasan asean bisa semakin erat dengan adanya pertukaran informasi di acara hari ini. Saya fikir langkah ini sangat trategis untuk mendukung keinginan pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim baik di nasional maupun internasional.” Jelas Harifin.

Konsultan ADB untuk Indonesia, Jon Lindborg menguatkan bahwa ADB merasa terhormat bekerja sama dengan Mahkamah Agung Indonesia untuk acara ini. Karena menurutnya Indonesia adalah pemilik peran yang sangat penting dalam hukum lingkungan dan sangat pantas menjadi tuan rumah acara ini. Saya ingat pada pertemuan terakhir kali di Manila sekitar tahun 2010 lalu Harifin A Tumpa mengatakan bahwa sangat perlu diadakannya pertemuan meja bundar untuk membahasa isu-isu di kawasan asia yang tumbuh dari tahun ke tahun yang menimbulkan kerugian yang tidak terkira baik materil maupun immateril.”

Mahkamah Agung sendiri telah melakukan langkah komprehensif dalam menjawab masalah ini yaitu pelatihan pendidikan khusus mengenai hukum lingkungan untuk 800 hakim dan telah diseleksi beberapa yang lulus.