Jakarta | badilag.net (28/07)

Isu utama lainnya dari hasil penelitian ini adalah soal biaya perkara.  Dalam presentasinya, Cate memaparkan biaya rata-rata untuk perkara perceraian di 12 pengadilan yang dijadikan sampel adalah  tersebut adalah Rp. 363.174,00. Jika dibandingkan dengan  biaya  akhir perkara yang tertuang di putusan,  uang panjar tersebut  35% lebih tinggi.  Jumlah tersebut belum termasuk biaya transportasi, yang berdasarkan survey,  jarak terdekat tempat tinggal pengguna pengadilan ke gedung pengadilan adalah 10 km , bahkan untuk  para anggota PEKKA adalah  49 km.  Para pencari keadilan ini, kata Cate, rata-rata menghadiri persidangan sebanyak 3 kali, tidak termasuk mendaptar dan mengambil  putusan. Dirata-ratakan mereka mengeluarkan ongkos transportasi antara Rp. 400.000 hingga Rp. 720.000. “Mereka mengeluarkan uang untuk mengurus perceraiannya antara 760.000,00 s/d Rp.1.100.000,00. Sementara 52 % polulasi berpenghasilan  Rp. 600.000 per bulan”, Cate menjelaskan.

“Terkait dengan akses,  sedikit kenaikan biaya perkara berarti sejumlah signifikan penduduk Indonesia tidak dapat mengakses pengadilan”, imbuh Cate Sumner.

Sisi lain yang bertalian dengan  soal biaya perkara ini adalah pengembalian sisa panjar. Cate memberikan apresiasi terhadap upaya yang dilakukan oleh PA  Kab. Malang yang telah   membuat counter khusus untuk pengambilan sisa panjar.  “ Dengan adanya counter khusus dan petunjuk yang jelas maka pengguna pengadilan mengetahui  tempat mengambil sisa panjar perkara mereka”, ungkapnya.

 Isu terakhir yang dipaparkan terkait dengan hasil penelitian ini adalah rendahnya perceraian yang sah bagi orang miskin. Penelitian Cate menyimpulkan adanya korelasi antara biaya perkara dengan akses ke pengadilan. Orang miskin tidak membawa perkara ke pengadilan karena mereka tidak memiliki biayanya.  Dari temuan penelitian ini fasilitas berperkara secara prodeo dan sidang keliling menjadi solusi terbaik.

Mengenai  temuan penelitian ini, sejumlah peserta memberikan tanggapan bahwa persolan  rendahnya perceraian yang tidak sah, tidak semata-mata karena persoalan biaya. “Paradigma keagamaan bahwa perceraian urusan agama adalah faktor yang perpengaruh tinggi terhadap adanya perceraian di bawah tangan”, ujar KPA Cilegon yang  pendapatnya tersebut disetujui oleh sejumlah peserta lainnya. Namun demikian mereka setuju bahwa fasilitas perkara prodeo dan sidang keliling adalah solusi untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pengadilan ini.

Temuan Survey : Pemicu Perbaikan Kinerja

Dirjen Badilag, Wahyu Widiana, sangat berterima kasih kepada LDF dan Family Court of Australia (FCoA) yang telah memberikan informasi berharga yang dihasilkan oleh survey ini. Menurutnya, hasil survey ini menjadi bahan untuk perbaikan kinerja peradilan agama. “Ini adalah potret kita, dari sini kita bisa melihat bagian mana yang harus kita perbaiki dan kita tingkatkan”, pungkasnya ( \n This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it )