Tuada Uldilag dalam sambutan pembukaan tadi malam (Rabu, 30/11) menegaskan bahwa standardisasi formulir sangat diperlukan untuk terwujudnya kesamaan pola fikir dan pola tindak dalam penyelenggaraan administrasi peradilan agama. Tuada Uldilag berharap dengan adanya standardisasi formulir ini menjadi mendorong untuk bangkitnya semangat pelaksanaan Pola Bindalmin bagi lingkungan peradilan agama yang akhir-akhir ini ditengarai melemah.

Tuada Uldilag juga memberi koreksi terhadap praktek penyelenggaraan administrasi perkara yang dinilainya perlu diperbaiki. Ia menyebutkan praktek penentuan waktu persidangan yang selalu ditetapkan jam 9.00.  Dalam prakteknya seringkali  “jadwal” ini tidak ditaati sehingga merugikan para pihak. Oleh karena itu, Tuada Uldilag memberi petunjuk agar penetapan waktu penyelenggaraan  persidangan  disesuaikan dengan rencana persidangan yang akan dilaksanakan oleh majelis. “Tidak disamaratakan Pukul 9.00”, ujar Tuada Uldilag.

Standarisai formulir Administrasi Peradilan  Agama yang digagas oleh Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama didasarkan pada kebutuhan yang mendesak sehubungan dengan keanekaragaman praktek yang terjadi di peradilan agama. “Perkembangan hukum sangat dinamis, tetapi belum diikuti dengan  penyediaan formulir terstandarkan”, ungkap Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Drs. H. Sayyed Usman, SH, MH.

Menurut Direktur, selain kebutuhan tertib administrasi peradilan di lingkungan peradilan agama, adanya standardisasi formulir ini sangat dibutuhkan dalam aplikasi SIADPA. “Badilag sedang mendorong penggunaan aplikasi SIADPA , namun formulir yang ada di aplikasi tersebut sangat beragam versinya. Ini mendesak untuk distandarkan”, ungkapnya menambahkan.

Pelaksanaan seminar terhadap draft standardisasi formulir ini dimulai dengan pengarahan oleh Hakim Agung Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.Ip, M.Hum.  Hakim Agung yang juga Ketua Pokja Perdata Agama ini memberi arahan bahwa penyelenggaraan administrasi perkara harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Ia melihat praktek administrasi peradilan yang harus diluruskan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu yang Ia kritisi adalah sebutan panitera sidang, dan titel eksekutorial pada formulir administrasi. Menurutnya,  nomenklatur undang-undang untuk menyebut panitera yang bertugas mendampingi majelis dalam persidangan adalah panitera pengganti. Sementara mengenai titel eksekutorial, UU hanya menyebut pencantumannya pada putusan pengadilan. Namun demikian, Prof. Dr. H. Abdul Manan  berjanji semua persoalan yang mengemuka akan dibahas dalam agenda kajian Pokja Perdata Agama.

Untuk mengkaji draft, Moderator Seminar, Drs. H. Zainuddin Fajari, SH, MH, Wakil Ketua PTA Jakarta membagi peserta kedalam tiga kelompok. Masing-masing membahas Penetapan, Relas, dan Eksekusi. Ketiga kelompok formulir tersebut dikaji secara intensif dalam rapat yang bersifat komisi. Hasil dari rapat komisi ini kemudian dibawa ke forum pleno.

Menurut, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, hasil rumusan dari rapat komisi yang telah diplenokan ini akan ditindaklanjuti oleh Tim Perumus yang sejak awal telah membuat draft awal. Mereka terdiri dari : Drs. H. Zainuddin Fajari, SH, MH, Drs. H.Purwosusilo, SH, MH, Drs. H.M. Mudzafar, SH, MH, Drs. H. Faisol, SH, MH, Drs. Ahmad Djufri, SH, MH, Drs. Ahmad Sahid dan Asep Nursobah,S.Ag.

“Diharapkan selama seminggu Tim Perumus ini bisa memfinalisasi draft sehingga bisa segera disahkan oleh Tuada Uldilag”, pungkas Sayyed Usman, Dirbin Admin Badilag.