Pengadilan Agama Pangkalpinang - Akad Ijarah Muntahiah Bit Tamlik (IMBT)

Drs.H.Abu Bakar, SH.
Ketua PA Pangkalpinang

Jam Sistem

Tanggal Hijriah

Menu Utama

Beranda

Selamat Datang

Gambaran Umum Kep. Bangka Belitung

Sejarah Pengadilan Agama Pangkalpinang

Transparansi Perkara PA Pangkalpinang

Transparansi Anggaran & Keuangan

Standard Operation Procedure

Link Peradilan

Jumlah Pengunjung

	Hari ini	113
	Kemarin	132
	Minggu ini	587
	Bulan ini	3582
	Total	53069

Visitors Counter 1.0.2

Pengunjung Online

Portal Berita

Lokasi Longsor Dijadikan Kuburan Massal 30 Jul 2010 | 8:20 pm
Tertekan Profit Taking IHSG Ditutup Melemah 0,89% 30 Jul 2010 | 8:20 pm
Vonis Infotainment 30 Jul 2010 | 8:20 pm
Setelah Dibedah, SMS Gateway Langsung Diperbaiki 30 Jul 2010 | 4:26 pm
World Bank Jajaki Kerjasama dengan Badilag Tangani Justice for All 28 Jul 2010 | 8:44 pm
Dirjen Badilag Pada Seminar Ketahanan Keluarga 28 Jul 2010 | 2:06 pm
pelatihan hakim syariah ke Arab Saudi (01/12) 1 Dec 2008 | 4:41 pm
Thema Kegiatan Badilag 2009 25 Nov 2008 | 10:39 pm
Rakerda Peradilan Agama se Sumatera Barat | (21/11) 21 Nov 2008 | 3:07 pm
TNI Amankan Penjual Cabe dan Lengkuas dari Timor Leste 6 Mar 2008 | 11:50 am
Alonso Bukan Ancaman Buat Ferrari 6 Mar 2008 | 11:49 am
Pangeran Andrew Tertarik Blok Natuna 6 Mar 2008 | 11:42 am

Sindikasi

Anda disini: Beranda

Akad Ijarah Muntahiah Bit Tamlik (IMBT)

Written by Anthon )DPhe'z)
Selasa, 26 Mei 2009
AKAD IJARAH MUNTAHIAH BIT TAMLIK( IMBT) DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH(KHES) *Drs. Nasrulloh, SH.* A. Pendahuluan. Drs. Nasrulloh, SH. Sejak disahkannya Undang-undang nomor 3 tahun 2006 pada tanggal 28 Februari 2006 tentang Amandemen undang-undang Peradilan Agama yaitu undang-undang nomor 7 tahun 1989 menjadi landasan yuridis untuk loncatan besar terhadap perkembangan ekonomi syariah yaitu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah di Indonesia. karena didalam Undang- undang nomor 3 tahun 2006 munculnya beberapa hal baru salah satunya yang terdapat dalam pasal 49 huruf (i) Undang-undang nomor 3 tahun 2006 memberikan kewenang Pengadilan Agama Untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara- perkara Ekonomi Syariah yang di dalam penjelasannya meliputi : a. Bank Syariah, b. Lembaga keuangan mikro syariah, c. Asuransi Syariah d. Reansuransi syariah, e. Reksadana syariah, f. Obligasi syariah dan syurat berharga berjangka menengah syariah, g.sekuritas syariah, h. Pembiayaan syariah, i. Pegadaian syariah,. j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan k. Bisnis syariah. Loncatan tersebut dengan lahirnya undang-undang No 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga syariah dan undang- undang no 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah Dengan lahirnya Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia merespon dengan membentuk Tim penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan keputusan Nomor : KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 sebagai upaya menjamin terselenggaranya proses penyelesaian perkara Ekonomi Syariah sebagai hukum materiil dilingkungan peradilan Agama.. dan barulah pada tahun 2008 Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai pedoman bagi Hakim dalam memutus perkara sengketa Ekonomi yang dilaksanakan dengan prinsip syariah. Untuk Artikel selengkapnya bisa klik di sini
Last Updated ( Jumat, 29 Januari 2010 )

< Prev		Next >

[ Back ]

Padli Ramli, SH.
Panitera/Sekretaris PA Pangkalpinang

Kata Kata Mutiara

” Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa”.(QS. Al-Ma`idah : 8).