Access to Justice for The Poor:

The Badilag Experience

PENDAHULUAN

Wacana akses kepada keadilan (access to justice) kini tidak hanya menjadi sekedar wacana nasional tetapi telah menjadi isu yang begitu massive digaungkan untuk dapat diimplementasikan di Indonesia yang berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa.

Indonesia memberikan perhatian serius terhadap pemenuhan akses terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin, termarjinalkan dan kaum perempuan. Hal ini bisa dilacak dari langkah konkrit yang diambil oleh pemerintah dan lembaga negara. Ditandai dengan peluncuran Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan pada bulan Mei 2009 oleh pemerintah,  sebagian besar kebijakan, anggaran dan agenda legislative Indonesia telah diselaraskan untuk kepentingan kelompok-kelompok yang kurang beruntung dalam memperoleh akses kepada keadilan.

Kemudian juga bisa dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Indonesia 2010-2014 yang termaktub dalam Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014. RPJM tersebut memasukkan target yang diberlakukan bagi tiap-tiap yurisdiksi peradilan perihal jumlah masyarakat miskin dan terpinggirkan yang harus diberi akses yang lebih baik terhadap pengadilan Indonesia melalui pembebasan biaya perkara, sidang keliling, penyediaan informasi hukum pada pos bantuan hukum yang berada di gedung pengadilan, dan melalui hibah bantuan untuk memperoleh kuasa hukum.

Klik disini untuk membaca selengkapnya ...

Sumber : badilag.net