Luncurkan 16 Layanan Unggulan Berbasis TI, PTA Jakarta Panen Pujian

Jakarta l Badilag.net

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta semakin mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi (TI). Tidak tanggung-tanggung, 16 layanan unggulan berbasis TI diluncurkan.

Ketua PTA Jakarta Khalilurrahman, Kamis (3/11/2011), meresmikan 16 layanan unggulan itu. Bersamaan dengan itu, Ketua PTA Jakarta juga mengukuhkan Media Komunikasi dan Konsultasi Administrator Peradilan Agama (Mekkadilaga).

“Tujuan kami adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya pencari keadilan,” kata Khalilurrahman, di hadapan hakim tinggi dan pegawai PTA Jakarta, serta seluruh pimpinan PA di wilayah Jakarta. Egi Sutjiati, seorang konsultan dan asisten teknis untuk Mahkamah Agung RI, menjadi tamu khusus.

Ke-16 layanan unggulan tersebut adalah website dengan domain resmi (go.id), sistem informasi perkara online, meja informasi, touch screen informasi perkara, barcode informasi perkara, TV media center perkara, mesin antrian sidang, SMS Center perkara, SMS pengaduan, pengaduan online, konsultasi online, wi-fi (hotspot area), closed circuit television (CCTV), mesin penjawab telpon otomatis, arsip perkara digital, dan teleconference.

Ketua PTA Jakarta mengungkapkan, 16 layanan unggulan tersebut tidak akan terwujud tanpa kerja keras semua pihak, khususnya Tim TI PTA Jakarta dan empat PA di bawahnya yang tergabung dalam Mekkadilaga.

“Kami sangat mengpresiasi teman-teman IT atas kerja kerasnya. Terima kasih atas pengorbanan dan komitmen yang telah diberikan,” ungkapnya.

Agar implementatif, ke-16 layanan unggulan itu dipayungi dengan SK Ketua PTA Jakarta Nomor W9-A/2047/OT.01.3/X/2011 tentang Program Unggulan Pelayanan Publik di Lingkungan PTA Jakarta.

Disebutkan dalam SK tertanggal 28 Oktober 2011 itu bahwa program unggulan ini harus segera diimplementasikan pada satuan-satuan kerja di lingkungan PTA Jakarta. Ketua PA harus melaporkan optimalisasi program unggulan tersebut kepada Ketua PTA. Program unggulan ini juga akan terus dikembangkan seiring dengan perkembangan pelayanan hukum dan TI.

Ketua Mekkadilaga, Tohir, mengakui bahwa 16 layanan unggulan itu memang belum sepenuhnya berjalan. Ada di antaranya yang masih dalam tahap perencanaan dan pengembangan. “Misalnya teleconference atau komunikasi jarak jauh,” ujarnya.

Operasional SIDPA Plus "PTA Makassar yang Pertama"

Makassar l Badilag.net

Pengadilan Tinggi Agama Makassar menjadi pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan agama yang pertama kali meresmikan penggunaan SIADPA Plus.

Enam dari 24 PA di wilayah ini menjadi pilot project. Keenam PA itu adalah PA Makassar, PA Sungguminasa, PA Bantaeng, PA Watampone, PA Maros dan PA Mamuju. Pada tahun anggaran 2011 ini, PA-PA tersebut membangun infrastruktur SIADPA Plus dengan membeli server baru dan membenahi jaringan kabel maupun nirkabel di kantor.

“Untuk peningkatan kinerja dan pelayanan publik, Badilag sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas upaya PTA Makassar,” kata Dirjen Badilag Wahyu Widiana, ketika meresmikan operasional SIADPA Plus untuk keenam pengadilan tersebut di Hotel Singgasana, Makassar, Jumat (28/10/2011).

Peresmian ini dilakukan pada penghujung kegiatan Bimbingan Teknik SIADPA Plus PA di wilayah Makassar yang berlangsung tiga hari sejak 26 Oktober 2011. Peserta Bimtek berjumlah 30 orang yang terdiri dari 18 hakim, seorang Wakil Panitera, dua Panitera Muda, enam Panitera Pengganti, dan tiga Staf. Mereka digembleng oleh para narasumber yang terdiri dari Panitera Pengganti Mahkamah Agung RI, Asep Nursobah, S.Ag dan Tim SIADPA dari PTA Makassar.

Dirjen Badilag berharap agar operasionalisasi SIADPA Plus ini benar-benar membuahkan hasil. ”Bukan saja menambah harum PA-PA di wilayah PTA Makassar, tapi juga memberi kontribusi peningkatan kualitas peradilan agama di Indonesia,” ujarnya.

Dirjen menegaskan bahwa yang terpenting bukan peresmiannya, tetapi operasionalisasi di lapangan. Ia pun mengingatkan peristiwa yang terjadi beberapa tahun lalu saat pelatihan hisab rukyat. Saat itu para peserta pelatihan diberi tugas untuk menghitung waktu shalat Shubuh. Karena rumitnya perhitungan, jam 3 pagi tugas itu baru bisa diselesaikan.

“Setelah menyelesaikan tugas itu para peserta malah tidur terus dan bangun pukul 7. Jadi nggak sholat subuh,” ujar Dirjen, yang disambut gelak tawa para peserta Bimtek.

Ketua PTA Makassar Drs. H. Hasan Muhammad, SH, MH, mengaku sangat berbahagia atas peresmian ini. “Kami atas nama pimpinan PTA dan atas nama pimpinan PA se Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak Dirjen,” ungkapnya. Ucapan yang sama ia tujukan kepada narasumber dan para peserta.

Bandung – Humas, Peranan penting teknologi informasi dalam mendukung proses kerja menjadi pemahaman dalam upaya meningkatkan kinerja Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya. Sejak awal era reformasi yang mencuatkan isu keterbukaan di lembaga publik khususnya lembaga penegak hukum dan peradilan Mahkamah Agung telah meresponnya dengan mencetak Blue Print Mahkamah Agung Tahun 2003 yang memuat roadmap strategi keterbukaan informasi di pengadilan, salah satu diantaranya adalah membentuk unit kerja yang bertangung jawab mengelola TI, maka pada tahun 2006 melalui SK Sekretaris Mahkamah Agung No. MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI menunjuk Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi MA RI sebagai penanggung jawab terhadap pengembangan dan penerapan TI di lingkungan MA dan pengadilan di bawahnya. Selanjutnya pada tahun 2007 Mahkamah Agung RI menerbit SK KMA No. 144/2007 tentang keterbukaan informasi dipengadilan.

Sesuai dengan perkembangan saat ini, maka Mahkamah Agung RI juga telah menerbitkan Blue Print Mahkamah Agung Tahun 2010 – 2035. Di dalamnya telah dirumuskan Arahan Strategis Penerapan IT yang dibagi dalam 3 tahap yakni jangka pendek 5 tahun ke depan, jangka menengah dan jangka panjang sampai tahun 2035. Blue Print MA 2010-2023 ini harus menjadi acuan bagi kegiatan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) dan Persuratan Berbasis Workflow IBM FileNet.

Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) dan Persuratan Berbasis Workflow IBM FileNet ini dibangun pada tahun 2009, kalau dilihat dari platformnya tidak perlu diragukan lagi bahwa disamping dapat menyesuaikan dengan proses bisnis administrasi perkara MA juga dapat mudah berintegrasi dengan fungsi-fungsi administrasi perkara lainnya administrasi perkara MA juga dapat mudah berintegrasi dengan fungsi-fungsi administrasi perkara lainnya seperti informasi publik untuk status dan putusan perkara, disamping jaminan keamanannya.

Bangka Belitung ~ PA Pangkalpinang

Rabu, 02/11/2011. Pengadilan Agama Pangkalpinang Kelas IB mendapat kunjungan kerja tim audit dan penilaian kinerja Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, berdasarkan surat dari Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor : 318/BP/ST/X/2011 tentang Surat Tugas, Tim yang terdiri dari Mas Hushendar, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MA-RI sebagi Ketua), Sri Mulyani, S.H. (Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MA-RI sebagi Anggota), Sri Widayanti, S.H. (Staf pada Badan Pengawasan MA-RI sebagi Sekretaris I) dan Mariana Erka Puteri, S.H., M.H. (Staf pada Badan Pengawasan MA-RI sebagi Sekretaris II).

Tim ini melakukan pengawasan terhadap penyelenggara manajemen Peradilan diantaranya bidang pengaturan dan pengurusan masalah organisasi, administrasi dan finansial Badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI serta untuk menjaga tertib administrasi perkara yang baik dan benar khususnya di Lingkungan Peradilan Agama.

Selain melakukan pengawasan, Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Pangkalpinang  dibagikan Kuesioner yang terdiri dari Bidang Administrasi Peradilan, Bidang Penanganan Pengaduan dan Bidang Keterbukaan Informasi untuk mendapatkan keterangan dan penilaian tentang pelayanan yang ada di Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Tim Pengawas ini bekerja dari tanggal 31 Oktober s/d 05 November 2011, dengan adanya audit dan penilaian kinerja dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Agama Pangkalpinang optimis dapat meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. (PA PKP)