Dua Direktur dan Kasubdit Mutasi Hakim Badilag Berganti

Jakarta l badilag.net

Promosi dan mutasi pejabat struktural Mahkamah Agung kembali bergulir. Di Ditjen Badilag, dua pejabat eselon II dan enam pejabat eselon III berganti. Mereka dilantik Sekretaris MA, Drs. H. Rum Nessa, MH, di Gedung MA, Selasa (25/5/2010).

“Promosi dan mutasi ini berdasarkan keputusan rapat Baperjakat. Sekretaris MA kemudian meminta pertimbangan pimpinan MA. Ini adalah hasil pertimbangan Ketua MA,” ujar Rum Nessa, ketika memberi sambutan.

Di tingkat eselon II Badilag, posisi Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama kini diduduki H. Sayed Usman, SH. Dia menggantikan Drs. H. Hidayatullah MS, MH, yang kini mendapat jabatan baru sebagai Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama.

Di level eselon III, posisi Kasubdit Mutasi Hakim dipercayakan kepada Sunarto, SH, MH. Dia berganti posisi dengan Arjuna, SH, MM, yang kini menjadi Kasubdit Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Agama.

Masih di level eselon III, terjadi promosi-mutasi yang menyerupai pola segi empat. Drs. H. Razali M Yusuf, MM sekarang menjadi Kasubdit Syariah. Dia menggantikan Drs. Yusrizal, MH yang mendapat jabatan baru sebagai Kasubdit Peninjauan Kembali Perdata Agama. Yusrizal menggeser posisi Iis Nawangsari, SH yang kini ditempatkan sebagai Kasubdit Kasasi Perdata Agama. Posisi Iis ini sebelumnya diduduki Umiyati, SH, yang kini menjabat Kasubdit Tata Kelola—posisi yang sebelumnya ditempati Razali M Yusuf.

Berita Sidang Keliling Penting Buat Masyarakat

Jakarta | badilag.net

Kalau kita ketik keyword “sidang keliling” di mesin pencarian google, kita akan mendapatkan sekitar 11.600 hasil. Kalau kita perhatikan dengan seksama, sebagian besar yang direkam google adalah berita-berita mengenai sidang keliling yang diselenggarakan oleh sebagian Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Indonesia.

Ini merupakan kabar gembira. Berkat transparansi yang dikembangkan peradilan agama, khususnya dalam memberitakan sidang keliling, masyarakat semakin tahu bahwa justice for the poor bukan sekedar slogan, tapi sungguh-sungguh diimplementasikan.

Di mata pemerintah, hal ini juga memiliki nilai positif. Setidaknya, anggaran yang disediakan negara untuk sidang keliling tidak sia-sia. Penggunaan anggaran prodeo dan sidang keliling tentu harus dilaporkan secara resmi. Berita-berita pelaksanaan sidang keliling ini sifatnya accessoir (tambahan), namun memiliki dampak yang cukup signifikan.

Sayang sekali, sejauh ini, masih ada beberapa PA yang enggan membuat berita mengenai sidang keliling. Selain itu, berita-berita tentang sidang keliling dari sejumlah PA masih memiliki banyak celah.

Suasana sidang keliling yang diselenggarakan PA Jakarta Utara di Kepulauan Seribu (7/8/2009).

Melonjaknya Angka Perceraian Jadi Sorotan Lagi

Data jumlah perceraian, cerai gugat, dan cerai talak selama 5 tahun terakhir.

Melonjaknya angka perceraian beberapa tahun terakhir ini mendapat sorotan serius. Selasa kemarin (18/5/2010), persoalan ini dibahas di Kantor Kedeputian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Wapres RI. Digelar dalam bentuk Focus Group Discussion, tema yang dipilih adalah “Tinjauan Permasalahan Tingginya Tingkat Perceraian di Indonesia dan Alternatif Solusi.”

Mewakili Dirjen Badilag, Sekretaris Badilag Farid Ismail menjadi salah satu narasumber dalam diskusi tersebut. Farid memaparkan makalah berjudul “Problematika Perceraian, Acces to Justice dan Peradilan Agama.”

Dalam paparannya, Farid menyatakan bahwa tahun 2009 lalu, perkara perceraian yang diputus Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah mencapai 223.371 perkara. Namun demikian, selama sembilan tahun terakhir, tiap tahun rata-rata terdapat 161.656 perceraian.

”Artinya, jika diasumsikan setahun terdapat dua juta peristiwa perkawinan, maka 8 % di antaranya berakhir dengan perceraian,” kata Farid.

Tidak Beralasan Hukum, Uji Materi UU Sukuk Ditolak MK

Jakarta l badilag.net

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak uji materi UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (UU SBSN) atau biasa dikenal dengan UU Sukuk. Putusan itu dibacakan di ruang sidang pleno MK, Jum’at (7/5/2010). 

“MK menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” tegas Ketua Majelis Hakim MK, Mahfud MD ketika membaca amar putusan.

Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 143/PUU-VII/2009 ini diajukan oleh Bastian Lubis, seorang ketua yayasan pendidikan asal Makassar. Dia merasa hak konstitusionalnya dirugikan terkait penggunaan barang milik negara sebagai jaminan (underlyng asset) yang menjadi dasar penerbitan SBSN. Menurutnya, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b, serta Pasal 11 ayat (1) UU Sukuk bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Setelah memerikasa permohonan, MK berpendapat bahwa apabila dalam jangka waktu dijaminkannya aset SBSN berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan oleh Pemerintah kepada pihak tertentu gagal bayar (default), berarti objek tersebut akan dikuasai oleh pihak ketiga (pemegang gadai) objek jaminan Pemerintah. Dengan beralihnya objek jaminan tersebut, pada saat itulah timbul kerugian yang nyata bagi Pemohon karena tidak dapat lagi memanfaatkan fasilitas umum berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan tersebut.